asih belum maksimalnya penyerapan anggaran dana desa, membuat pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar workshop keuangan desa yang bertajuk “Workshop Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskeudes Di Kota Batu”. Lewat program ini diharapkan pemerintah desa tidak lagi takut untuk menggunakan anggaran dana desa yang mencapai 3 milyar rupiah per desanya.
Workshop keuangan desa yang bertajuk “Workshop Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskeudes Di Kota Batu” yang digelar di Hotel Aster Kota Batu ini digelar oleh pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
Tampak hadir dalam workshop ini Walikota Batu Dewanti Rumpoko, anggota DPR RI Komisi XI Nurhayati Ali Assegaf,M.Si,Mp, Kepala BPKP Pusat Ramli M Sihombing, Kapolda Jawa Timur yang diwakili oleh Kanit Tipikor Ii Akp.Latif, Kepala BPK RI Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh auditor BPK Yulita Priharti, Kepala OPD Kota Batu, kepala desa beserta kepala BPD dan bendahara desa se-Kota Batu. Serta Babinkamtibnas se-Kota Batu.
Walikota Batu Dewanti Rumpoko dalam sambutannya mengatakan workshop ini sangat penting agar supaya dana desa yang diberikan kepada setiap desa khususnya di Kota Batu bisa dimaksimalkan. Karena berbagai alasan mulai takut terjerat kasus hukum dan sebagainya banyak pemerintah desa enggan ataupun takut dalam memaksimalkan anggaran milyaran rupiah dalam dana desa. Walikota Batu Dewanti Rumpoko berharap adanya sinergi atau kerjasama antara kepala desa dengan aparat keamanan dan hukum bisa dikoordinasikan dengan sebaik baiknya, agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi di Kota Batu.
Sehingga desa yang diberikan dana tersebut bisa membuat program yang betul-betul prioritas yaitu bermanfaat bagi masyarakat, bisa menyentuh masyarakat dan juga membangkitkan ekonomi desa sejalan dengan visi dari Walikota dan Wakil Walikota Batu adalah desa berdaya kota berjaya.
Workshop dilanjutkan dengan diskusi panel dengan materi tentang implementasi UU No.6 Tahun 2014 untuk kesejahteraan rakyat yang disampaikan langsung oleh anggota DPR RI Komisi XI Nurhayati Ali Assegaf,M.Si,Mp. Kebijakan dan fokus pemeriksaan keuangan daerah dan desa oleh kepala perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur. Peran polri dalam mengawal pembangunan desa dan pengawalan pengelolaan keuangan desa dengan Siskuedes oleh Kepala BPKP Pusat Ramli M Sihombing.
- Sumber : http://agropolitannews.com/sosial/Dewanti–Pemerintah-Desa-Bisa-Memaksimalkan-Sistem-Tata-Kelola-Keuangan-Desa-Dengan-Aplikasi-Siskeudes-.html
Masih belum maksimalnya penyerapan anggaran dana desa, membuat pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar workshop keuangan desa yang bertajuk “Workshop Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskeudes Di Kota Batu”. Lewat program ini diharapkan pemerintah desa tidak lagi takut untuk menggunakan anggaran dana desa yang mencapai 3 milyar rupiah per desanya.
Workshop keuangan desa yang bertajuk “Workshop Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskeudes Di Kota Batu” yang digelar di Hotel Aster Kota Batu ini digelar oleh pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
Tampak hadir dalam workshop ini Walikota Batu Dewanti Rumpoko, anggota DPR RI Komisi XI Nurhayati Ali Assegaf,M.Si,Mp, Kepala BPKP Pusat Ramli M Sihombing, Kapolda Jawa Timur yang diwakili oleh Kanit Tipikor Ii Akp.Latif, Kepala BPK RI Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh auditor BPK Yulita Priharti, Kepala OPD Kota Batu, kepala desa beserta kepala BPD dan bendahara desa se-Kota Batu. Serta Babinkamtibnas se-Kota Batu.
Walikota Batu Dewanti Rumpoko dalam sambutannya mengatakan workshop ini sangat penting agar supaya dana desa yang diberikan kepada setiap desa khususnya di Kota Batu bisa dimaksimalkan. Karena berbagai alasan mulai takut terjerat kasus hukum dan sebagainya banyak pemerintah desa enggan ataupun takut dalam memaksimalkan anggaran milyaran rupiah dalam dana desa. Walikota Batu Dewanti Rumpoko berharap adanya sinergi atau kerjasama antara kepala desa dengan aparat keamanan dan hukum bisa dikoordinasikan dengan sebaik baiknya, agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi di Kota Batu.
Sehingga desa yang diberikan dana tersebut bisa membuat program yang betul-betul prioritas yaitu bermanfaat bagi masyarakat, bisa menyentuh masyarakat dan juga membangkitkan ekonomi desa sejalan dengan visi dari Walikota dan Wakil Walikota Batu adalah desa berdaya kota berjaya.
Workshop dilanjutkan dengan diskusi panel dengan materi tentang implementasi UU No.6 Tahun 2014 untuk kesejahteraan rakyat yang disampaikan langsung oleh anggota DPR RI Komisi XI Nurhayati Ali Assegaf,M.Si,Mp. Kebijakan dan fokus pemeriksaan keuangan daerah dan desa oleh kepala perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur. Peran polri dalam mengawal pembangunan desa dan pengawalan pengelolaan keuangan desa dengan Siskuedes oleh Kepala BPKP Pusat Ramli M Sihombing.
- Sumber : http://agropolitannews.com/sosial/Dewanti–Pemerintah-Desa-Bisa-Memaksimalkan-Sistem-Tata-Kelola-Keuangan-Desa-Dengan-Aplikasi-Siskeudes-.html